SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI

SITEM PEMERINTAHAN

JEPANG

              Pemerintahan jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara – negara lainya, pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang yaitu eksekutif , legislatif dan yudikatif.

          Pemerintahan ini berjalan dibawah susunan yang telah ditetapkan oleh konstitusi jepang sejak tahun 1994. Ini merupakan negara kesatuan , yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif , dengan kaisar sebagai kepala negara.

           Perannya hanya yang telah ditetapkan oleh secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan pemerintahan.sebagai intinya , kabinet bersama dengan mentri dan perdana mentri adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasan dari cabang eksekutif dan dibentuk oleh perdana mentri sebagai kepalapemerintah. Ia ditunjuk oleh parlemen jepang dan dilantik oleh kaisar jepang.

         Parlemen jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar yang terdiri dari dua majelis yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Anggotannya dipilih langsung oleh rakyat yang sumber dari kedaulatan. Mahkamah agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang yudisial mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif